STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Joko Supriyanto

Setelah mengalami proses yang panjang, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah lama dinantikan oleh berbagai pihak telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP). Dengan ditetapkannya PP SAP maka untuk pertama kali Indonesia memiliki standar akuntansi pemerintahan. Menandai Dimulainya Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Wakil Presiden RI meluncurkan Standar Akuntansi Pemerintahan di Istana Wakil Presiden pada tanggal 6 Juli 2005. Acara ditandai dengan penyerahan Standar Akuntansi Pemerintahan Kepada Ketua BPK, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Bupati Toli-Toli dan Walikota Pangkal Pinang. Dalam sambutannya Wakil presiden menyatakan keharusan implementasi SAP bagi pemerintah pusat dan daerah.

Latar Belakang terbitnya PP SAP

Gagasan perlunya standar akuntansi pemerintahan sebenarnya sudah lama ada, namun baru pada sebatas wacana. Seiring dengan berkembangnya akuntansi di sector komersil yang dipelopori dengan dikeluarkannya Standar Akuntansi Keuangan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (1994), kebutuhan standar akuntansi pemerintahan kembali menguat. Oleh karena itu Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), Departemen Keuangan mulai mengembangkan standar akuntansi.

Bergulirnya era reformasi memberikan sinyal yang kuat akan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satunya adalah PP 105/2000 yang secara eksplisit menyebutkan perlunya standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Pada tahun 2002 Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertugas menyusun konsep standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam KMK 308/KMK.012/2002.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan, dan standar tersebut disusun oleh suatu komite standar yang indenden dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, bahkan mengamanatkan pembentukan komite yang bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan dengan keputusan presiden. Dalam penyusunan standar harus melalui langkah-langkah tertentu termasuk dengar pendapat (hearing), dan meminta pertimbangan mengenai substansi kepada BPK sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah..

Proses Penyusunan SAP

Komite standar yang dibentuk oleh Menteri Keuangan sampai dengan tahun pertengahan tahun 2004 telah menghasilkan draf SAP yang terdiri dari Kerangka konseptual dan 11 pernyataan standar, kesemuanya telah disusun melalui due procees. Proses penyusunan (Due Process) yang digunakan ini adalah proses yang berlaku umum secara internasional dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada di Indonesia. Penyesuaian dilakukan antara lain karena pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan kemampuan pengguna untuk memahami dan melaksanakan standar yang ditetapkan. Tahap-tahap penyiapan SAP adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar
b. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP
c. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja
d. Penulisan draf SAP oleh Kelompok Kerja
e. Pembahasan Draf oleh Komite Kerja
f. Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan
g. Peluncuran Draf Publikasian SAP (Exposure Draft)

h. Dengar Pendapat Terbatas (Limited Hearing) dan Dengar Pendapat Publik (Public Hearings)
i. Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draf Publikasian
j. Finalisasi Standar

Penetapan SAP

Sebelum dan setelah dilakukan publik hearing, Standar dibahas bersama dengan Tim Penelaah Standar Akuntansi Pemerintahan BPK. Setelah dilakukan pembahasan berdasarkan masukan-masukan KSAP melakukan finalisasi standar kemudian KSAP meminta pertimbangan kepada BPK melalui Menteri Keuangan. Namun draf SAP ini belum diterima oleh BPK karena komite belum ditetapkan dengan Keppres. Suhubungan dengan hal tersebut, melalui Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite ini segera bekerja untuk menyempurnakan kembali draf SAP yang pernah diajukan kepada BPK agar pada awal tahun 2005 dapat segera ditetapkan.

Draf SAP pun diajukan kembali kepada BPK pada bulan Nopember 2004 dan mendapatkan pertimbangan dari BPK pada bulan Januari 2005. BPK meminta langsung kepada Presiden RI untuk segera Menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Proses penetapan PP SAP pun berjalan dengan Koordinasi antara Sekretariat Negara, Departemen Keuangan, dan Departemen Hukum dan HAM, serta pihak terkait lainnya hingga penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan oleh Presiden pada tanggal 13 Juni 2005.

Kandungan PP SAP

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari:
- Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
- PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran;
- PSAP 03: Laporan Arus Kas;
- PSAP 04: Catatan atas Laporan Keuangan;
- PSAP 05: Akuntansi Persediaan;
- PSAP 06: Akuntansi Investasi;
- PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap;
- PSAP 08: Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- PSAP 09: Akuntansi Kewajiban;

- PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar
 Biasa:
- PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasian.

PP SAP akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah berupa:

1. Neraca,
2. Laporan Realisasi Anggaran,
3. Laporan Arus Kas, dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan). Dan laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para stakeholder antara lain: pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD (legislatif), investor, kreditor dan masyarakat pada umumnya dalam rangka tranparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Entitas akuntasi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pada pemerintah pusat yang merupakan entitas pelaporan adalah seluruh kementerian negara/lembaga dan Pemerintah Pusat sendiri yaitu laporan konsolidasi dari laporan keuangan seluruh departemen lembaga yang ada di Departemen Keuangan. Sedangkan pada pemerintah daerah yang menjadi entitas pelaporan adalah Seluruh pemerintah provinsi (33), seluruh kabupaten dan kota. Sehingga akan terdapat lebih dari 500 entitas pelaporan di Republik ini, yang semuanya akan menyusun laporan keuangan dan diaudit oleh BPK.

Konsekwensi Ditetapkannya PP SAP

Dengan ditetapkan PP SAP, diharapkan akan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangn negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang perlu segera diupayakan dan diwujudkan bersama dalam rangka implementasi Standar akuntansi Pemerintahan.

Salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah adalah menyusun sistem akuntansi yang mengacu pada SAP. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Saat ini telah dikeluarkan PMK 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota, mengacu pada Perda tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Untuk implementasi pada pemerintah daerah, Departemen Dalam Negeri telah membuat serangkai kebijakan/strategi implementasi SAP. Antara lain:

1. Omnibus Regulation : Revisi PP 105/2000 dan Kepmendagri 29/2002

2. Melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan revisi (antara lain jenis laporan keuangan, penyesuaian beberapa kode rekening, perubahan sistem dan prosedur akuntansi, perubahan peran organisasi keuangan daerah).

3. Penerapan PP SAP disesuaikan dengan kondisi Pemda dalam penerapan sistem pertanggungjawaban sesuai Kepmendagri 29/2002.

4. Revisi dilaksanakan secara bertahap dan selektif.

5. Melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam implementasi standar akuntansi.

6. Pelaksanaan Daerah media Inkubator (DMI) secara sukarela dalam penerapan PP SAP. DMI adalah salah satu program Depdagri melalui Ditjen BAKD dalam rangka menegakkan pilar good governance: akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi, melalui pemberian pedoman, pembinaan, bimbingan, diklat, konsultasi dan pengawasan. Implementasi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan daerah, dan perlu adanya sosialisasi dan penyamaan persepsi kepada para stakeholders (auditor, pemda dan pihak terkait lainnya)

7. Evaluasi dan monitoring secara berkala dari pihak-pihak yang berwenang.

Dukungan KSAP

Dalam rangka implementasi SAP, KSAP telah menyiapkan help desk. Dengan help desk, diharapkan dapat menjadi solusi jika terdapat masalah dalam implementasi. KSAP akan memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan (ToT, Inhause training, dll) agar pemahaman akan SAP semakin meluas bagi para pengguna. Selain itu melalui website : http://ksap.org. akan digunakan sebagai media sosialisasi dan konsultasi implementasi SAP.

Jika Standar di kemudian hari terdapat hal-hal yang kurang/tidak jelas, maka KSAP akan menerbitkan Interpretasi atau buletin teknis atas PSAP.

Penutup

Menyitir Motto Keberhasilan DMI, ”untuk itu diperlukan suatu langkah kecil untuk menempuh suatu jarak yang sangat jauh, untuk itu perlu dimulai dari yang kecil, mulai dari sendiri, dan mulai dari sekarang kita implementasikan Standar akuntansi Pemerintahan”.

Literatur:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomr 1 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005;
4. Laporan Tahunan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2004;

5. Arah Penyempurnaan Keputusan Mendagri 29/2002 Pasca Pemberlakuan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Dr. Daeng M. Nazier, DirjenBAKD Departemen Dalam Negeri.

from : http://www.ksap.org

About these ads

31 Balasan ke STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

  1. Kiky mengatakan:

    Terima kasih.
    Saya lagi nyari data tentang SAP ini.
    Tapi ngga ada isi PSAP-nya yah… :D
    Tapi makasih banyak buat artikelnya

  2. ulitua mengatakan:

    saya lg nyari bahan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat ( SIA= Sistem Akun.Instans),( SAU=Sistem Akuntansi Umum dan SAKUN= Sistem Akun.Kas Umum Negara),,,ada ga?saya sangat butuh,aq kul di STAN,,,,,,terima kasih banyak…emailku oelytoea@yahoo.com

  3. ayu mengatakan:

    terima kasih buat artikelnya.
    SAP kan mulai berlaku sejak tahun angaran 2005. Sampai sat ini kendala-kendala apa saja yang dialami pemerintah daerah dalam penyajian lap.keuangannya? Apa pemerintah daerah perlu mengeluarkan Perda kpd instansi yang terkait dalam penginstruksian aplikasi PP 24/05 ini?
    Apa ada sanksi jika Pemerintah daerah tidak menerapkan PP 24/05 ini? Kalau ada, apa sanksinya bagi pemda?
    Terimakasih sebelumnya.
    mohon penjelasannya. (ayoe.banged@yahoo.co.id)

    sama-sama…
    kendala banyak banget mbak…mulai dari Aplikasi, perubahan kebijakan yang hampir berubah ubah seiring penyempurnaan sistem, dan kendala lainnya semisal SDM yang belum memahami sistem (sebagian besar kita tahu gimana kualitas SDM Pemda terutama yang agak jauh dari pemerintah pusat)
    saya rasa sangat dianjurkan instruksi langsung dari pimpinan pemda (terutama prov) kepada tiap instansi di bawah koordinasinya untuk penerapan sistem ini.
    yang jelas…sanksi pemda sebagai pengelola dana Dekon (DK) dan Tugas Perbantuan (TP) yang juga bersumber dari APBN Pusat harus melaksanakan sistem sesuai PP24…jika tidak pasti ada sanksinya lah mbak..misalnya pemblokiran dana

  4. Mloonk mengatakan:

    Semua org indonesia ternyata hebat2… Tp indonesianya sendiri g maju2…

  5. Syachrul mengatakan:

    saya mahasiswa S2, saya akan menyusun tesis dengan judul “Penerapan Standar AKuntansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, tapi saya harus mulai dari mana? dan data apa yang harus saya ambil, mohon tolong penjelasannya dan terima kasih sebelumnya

  6. Dhani Al Akhmad mengatakan:

    saya ga ngerti…karena saya ga peduli…
    mau SAP kek…PSK kek…Bodo amat ah…

  7. v4nt3 mengatakan:

    trima kasih atas artikelnya, artkel ini sangat bermanfaat bagi saya dalam mengerjakan tugas.klo bisa disajikan makalah2 yang berkaitan dengan entitas pelaporan dlm akuntansi pemerintahan.he..he.

  8. wahida mengatakan:

    apakah pengakuan silpa ada di dalam laporan keuangan SKPD sementara di dalam skpd tidak ada pengakuan pendapatan?

  9. Hansen mengatakan:

    Trima kasih atas artikelnya

    Sya mo Tanya nih…

    bagaimana cara mencatat pengembalian tu pada tahun berjalan dan pencatatan apabila lewat dari tahun yang bersangkutan.

  10. srie mengatakan:

    saya sedang mencari tugas tentan isi dr Standar umum pemerintahan, standar lapangan pekerjaan di pemerintahan, saya sangat butuh bgt alna bsk hrs dah dikumpul, sy kuliah di UNILAK, thanks atas bantuan na!

  11. Langit mengatakan:

    Ingin mempelajari SAP lebih jauh+,,,,kirin ke email dok SAP nya.

  12. vla mengatakan:

    saya minta tolong dikirim softcopy nya SAP dunk…..
    Saya disuruh buat laporan dan harus mempelajari SAP itu.
    Makaci sebelumnya…………:)

  13. Dyan mengatakan:

    Ass, wr. wb. terima kasih ya, dah mau kasih tulisan mengenai SAP ini. kebetulan tugas UAS saya salah satunya mengenai SAP Pemerintahan Pusat di Indonesia. semoga lain kali saya dapat meminta bantuannya dan Aa bersedia membantu saya. terima kasih..

  14. lukman mengatakan:

    kok g ada contoh laporan nya ya………..

    ini semua udah sempurna tp sempurna lagi kalau ada contoh laporannya…???

  15. andi doank mengatakan:

    SAP merupakan prestasi spektakuler pemerintah dalam bidang keuangan pemerintah

    Perlu ditekankan SAP merupakan Standar bukan Sistem.

    Sistem akuntansi dapat dirujuk pada:
    1. PMK 59 tahun 2005 ttg SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (untuk entitas Pemerintah Pusat)
    2. Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri 59 tahun 2007 ttg PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (untuk entitas Pemerintah Daerah)

  16. irha mengatakan:

    Ass wr wb saya sangat senang atas artikel SAP ini, tp saya mash perlu SAP dalam lingkup sekolahan sebagai bahan untuk penyusunan skripsi saya trims seblmx
    wassalam wr wb…

  17. ita mengatakan:

    Ass….wr…wb…terima kasih sudah di kasih ilmunya tentang SAP. tapi bisa tidak saya minta klo berupa slide lebih singkat n lebih paham. karena saya butuh itu terima kasih sebelumnya kirim saja ke e-mail saya ita_moeslem@yahoo.com

  18. aida berkata mengatakan:

    ass. wr.wb. terima kasih atas ilmunya saya jadi tahu mengenai akuntansi sektor publik yang akan aku geluti nanti di pemerintahan lebih komplit contoh laporan keuangannya jadi ada kesuaian antara teori dengan prakteknya.kalau bisa emailke alamat saya contoh laporan keuangannya.terimakasih sebelumnya.

  19. obed mengatakan:

    mas, kalo ditanya soal POIN-poin yang terkandung dalam SAP, apa?? mohon di jawab ya…. trimakasih sebelumnya

  20. d-chun mengatakan:

    mksiihhh
    dah bisa bantuu akku ngerjain tgas skulll

    mksih banyakkk

  21. Fahrizal mengatakan:

    info :
    Himpunan Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Bandung (HMAK-POLBAN) proudly present
    Seminar Nasional Akuntansi
    Tema : Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Akrual Paripurna, Strategi dan Pentahapannya di Indonesia
    Pembicara : Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
    Tanggal : 27 November 2010
    Tempat : Pendopo Agung, Kampus POLBAN
    HTM : Mahasiswa Rp 70.000
    Dosen Rp 80.000
    Umum Rp 120.000
    include: seminar kit, sertifikat, lunch, snack

    for more info : http://alfhmak.blogspot.com/p/seminar-nasional-akuntansi.html

  22. aaa aniesssss mengatakan:

    mantaplah…………..

  23. rahmi mengatakan:

    sekarang kan udah berubah lagi menjadi PP no.71 tahun 2010
    bisa saudara jelaskan apa dampak perubahan tersebut terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah????

    • abusyadza mengatakan:

      yang jelas dampaknya di tiap akhir tahun, pada saat pembuatan Laporan Keuangan tahunan, kita harus menghitung beberapa belanja dan pendapatan sebagai dampak penerapan basis akrual dalam Laporan Keuangan :)

  24. jacktop mengatakan:

    maav sebelumhnya,,saya mau nanya apa aja perbedaan sistem akuntansi pemerintahan kita dengan yang dari sononya (amerika),,trims..

  25. ganda mengatakan:

    Trimakasih atas artikelnya !

  26. Miche Noftila Rase mengatakan:

    Saya lg nyari kasus2 standar akuntansi pemerintah… Mohon di bantu…
    Terimakasih…

  27. pomi mengatakan:

    bagaimana tanggapan bapak tentang penerapan standart akuntansi sektor publik di Indonesia? mohon tanggapannya pak seandainya bapak punya artikel atau sumber saya bisa dikirimkan ke email pomisembiring@gmail.com trima kasih

  28. Just Sarah mengatakan:

    tereima kasih atas artikelx, ini sdikit membantu sy dlm pengerjaan proposal pnelitian.

    sy mw minta bantuan Anda sdikit mengenai perbandingan PSAP berdasarkan PP 24 th 2005 & PP 71 th 2010.

    Sebelumnya Terima kasih banyak.
    e-mail ku : sarahmineice@yahoo.co.id

  29. Risman mengatakan:

    Makasih banget, manfaat banget nih artikelnya. Boleh disedot ya Mas, buat jadi bahan di pembahasan laporan saya ya Mas. ^^

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 362 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: