Tanya Jawab Seputar SAP (STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH)

Berikut Tanya Jawab seputar Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

1. Apakah mungkin opini audit diberikan atas laporan keuangan satker ?

opini audit hanya diberikan kepada entitas pelaporan yaitu : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara / Lembaga, dan Bendahara Umum Negara. Adapun satker adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran / barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan satker disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit akuntansi yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan (PSAP)

Pemerintah Terapkan TSA Mulai 1 Oktober 2007

Pemerintah Terapkan TSA Mulai 1 Oktober 2007

Pemerintah akan menerapkan sistem treasury single account (rekening perbendaharaan tunggal/TSA), dengan melaksanakan rekening pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) bersaldo nihil mulai 1 Oktober 2007.

Rencana penerapan sistem itu diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98/PMK.05/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran KPPN Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan TSA (dengan Petunjuk Pelaksanaan berupa Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-59/PB/2007 tanggal 12 September 2007). download peraturan disini

Salinan PMK Nomor 98/PMK.05/2007 yang diperoleh di Jakarta, Kamis, menyebutkan, prinsip-prinsip dasar pelaksanaan sistem tersebut antara lain adalah Direktur Jendral Perbendaharaan membuka satu Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (RPK-BUN-P) di masing-masing Bank Operasional Pusat.

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Joko Supriyanto

Setelah mengalami proses yang panjang, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah lama dinantikan oleh berbagai pihak telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP). Dengan ditetapkannya PP SAP maka untuk pertama kali Indonesia memiliki standar akuntansi pemerintahan. Menandai Dimulainya Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Wakil Presiden RI meluncurkan Standar Akuntansi Pemerintahan di Istana Wakil Presiden pada tanggal 6 Juli 2005. Acara ditandai dengan penyerahan Standar Akuntansi Pemerintahan Kepada Ketua BPK, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Bupati Toli-Toli dan Walikota Pangkal Pinang. Dalam sambutannya Wakil presiden menyatakan keharusan implementasi SAP bagi pemerintah pusat dan daerah.

Layanan Unggulan Depkeu

Layanan Unggulan Depkeu

Media Keuangan-Departemen Keuangan tengah berupaya untuk meningkatkan kinerja pegawai dan institusi kelembagaannya. Sebagai langkah awal dari tekad tersebut, telah dilakukan perubahan kelembagaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas, dan produktivitas kinerja birokrasi dalam menyusun kebijakan dan memberikan pelayanan kepada publik.

Untuk itu, sejak tahun 2002 telah dilakukan langkah penataan organisasi yang dimulai dari pemisahan tugas dan fungsi penganggaran, formulasi kebijakan, perbendaharaan, pengelolaan utang, serta tugas dan fungsi pengelolaan aset Negara.

Depkeu Jadi Percontohan Reformasi Birokrasi

Depkeu Jadi Percontohan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Belum Yakin Korupsi Akan Langsung Berhenti

(Jakarta-Kompas) Reformasi birokrasi yang mulai dijalankan di Departemen Keuangan bertujuan memperbaiki kualitas pelayanan kepada publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Reformasi birokrasi juga untuk menciptakan aparatur yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab.

“Intinya, keteraturan dan keterbukaan. Anda semua tahu bahwa citra lembaga publik, termasuk Depkeu, kurang baik. Jadi tujuan utama kami (dengan reformasi birokrasi) adalah membangun trust, kepercayaan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa, Jumat malam pekan lalu, di Jakarta.

Tekad Untuk Meningkatkan Layanan dalam Rapat Pimpinan Ditjen Perbendaharaan

Tekad Untuk Meningkatkan Layanan dalam Rapat Pimpinan Ditjen Perbendaharaan

(Jakarta, 30 Juni 2007) Di belakang panggung tempat Direktur Jenderal Perbendaharaan Herry Purnomo menyampaikan pengarahan terpampang spanduk besar bertuliskan “Rapat Pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan: Satukan Langkah dan Tekad untuk Mewujudkan Peningkatan Layanan kepada Stakeholder”. Itulah ilustrasi yang menandai dimulainya sebuah gawe besar yang diselenggarakan oleh Ditjen Perbendaharaan dari tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2007 di Hotel Red Top Jakarta.

Rapat Pimpinan yang dihadiri oleh seluruh pejabat eselon II Kantor Pusat, 30 Kepala Kantor Wilayah, dan 50 pejabat eselon III di lingkup Ditjen Perbendaharaan itu menjadwalkan beberapa agenda pembahasan. Isu utama yang diangkat adalah mengenai KPPN Percontohan, yang pembentukannya dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen pimpinan Departemen Keuangan tentang tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan negara (reformasi birokrasi). KPPN Percontohan dibentuk untuk dapat memberikan layanan yang cepat, akurat, tanpa biaya, dan transparan (zero defect).

Proyek Gedung Keuangan Terindikasi Korupsi

Audit Investigatif SAK BRR NAD-Nias
Proyek Gedung Keuangan Negara Banda Aceh Terindikasi Korupsi

BANDA ACEH – Satuan Antikorupsi (SAK) BRR NAD-Nias dalam laporan hasil audit investigatifnya menemukan adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 931.942.600 pada proyek pembangunan Gedung Keuangan Negara (GKN) tahap I senilai Rp 8,190 miliar yang dilaksanakan tahun 2006.

Selain pada proses pembangunan, dugaan dan indikasi serupa juga terjadi pada kegiatan perencanaan gedung. Dalam pelaksanaan perencanaan GKN itu, SAK BRR menduga telah terjadi indikasi tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya senilai Rp 393.390.000 dari pagu kontraknya Rp 1,120 miliar. Deputi Pengawasan BRR NAD-Nias, Ramli Ibrahim yang dimintai konfirmasinya menyangkut temuan SAK BRR NAD-Nias tersebut mengatakan, pelaksanaan pembangunan GKN itu dilakukan bertahap. Tahap I dilaksanakan tahun 2006 lalu dan tahap II dilanjutkan tahun 2007. Ramli mengakui SAK BRR ada melaporkan kepada Ketua Bapel dan Deputi Pengawasan menyangkut hasil audit investigatifnya terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan GKN. Ramli membantah informasi yang menyebutkan bahwa Kepala Satuan Antikorupsi BRR, Achmad M M Jogasara tak melanjutkan kontrak kerjanya di BRR karena temuannya kurang direspon dan mendapat tekanan. “Bukan karena itu, tetapi ia sendiri tidak bersedia lagi melanjutkan kontrak kerjanya dengan BRR,” ujar Ramli. Menurut Ramli, untuk menggantikan posisi Achmad M M Jogasara, BRR kini sedang melakukan fit and profer test terhadap lima orang yang telah memasukkan permohonan, termasuk sejumlah auditor senior dari BPKP.

Basis Akuntansi Pemerintahan

Basis Akuntansi Pemerintahan

(oleh: Hamim Mustofa*)

Pendahuluan

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja negara paling lambat tahun anggaran 2008. Sedangkan basis akuntansi yang sekarang ini diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Exposure Draft Standar Akuntansi Pemerintahan (per 04 Februari 2004) adalah dual basis. Yang dimaksud dengan dual basis adalah pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas, sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca menggunakan.

Membubarkan CGI Langkah Berani

(Jakarta – Sinar Harapan) Mantan Menko Perekonomian semasa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, menilai positif langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membubarkan Consultative Group on Indonesia (CGI). “Saya sebagai mantan Menteri Perekonomian dan Keuangan menilai langkah yg diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan pembubaran konsorsium CGI merupakan langkah berani dan mudah-mudahanan menjadi titik awal dari kemandirian Indonesia dalam merumuskan kebijakan ekonomi,” kata Rizal Ramli kepada SH, Kamis (25/1).

APBN Aman Tanpa CGI

APBN Aman Tanpa CGI

(JAKARTA – Suara Merdeka) Pemerintah memastikan APBN 2007, khususnya pada pos pembiayaan defisit, berada dalam posisi aman meskipun tidak ada lagi forum Consultative Group on Indonesia (CGI) mulai tahun 2007 ini.

“Tidak ada persoalan dengan APBN, kita akan tetap mengelola dengan prudent (hati-hati) dan melihat pendanaan yang termurah dengan risiko terkecil,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penjelasannya mengenai pembubaran forum CGI di Jakarta, kemarin.