RPJPN Diundangkan 2025, Pendapatan Per Kapita Mencapai 6.000 Dollar AS

(JAKARTA – Kompas) DPR mengesahkan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2005-2025 sehingga pemerintah dan swasta memiliki pegangan dalam membangun perekonomian hingga 19 tahun ke depan. Dengan demikian, rencana yang sudah ada harus segera disesuaikan dengan acuan RPJPN itu.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengungkapkan hal tersebut seusai menghadiri Rapat Paripurna DPR yang mengagendakan pengesahan RUU RPJPN menjadi UU di Jakarta, Selasa (16/1).

Ketua Panitia Khusus RPJPN Hardi Susilo mengatakan, untuk menjamin keberlangsungan RPJPN, pemerintah wajib menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahunan, yakni RPJMN 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2025.

“Presiden yang berkuasa wajib membuat RPJMN sebelum pemerintahannya berakhir, yakni pada tahun 2010, 2015, dan 2025. Namun, presiden yang terpilih kemudian tetap bebas menentukan kebijakannya,” katanya.

Terkait hubungan pusat dan daerah, Hardi mengatakan, periodisasi RPJMN dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) tidak sama karena pemilihan kepala daerah tidak sama dengan pemilihan pimpinan nasional. “Kepala daerah yang terpilih wajib menyusun RPJMD tiga bulan setelah dilantik,” katanya.

Perbaikan pendapatan

Sekretaris Kementerian Negara PPN/Kepala Bappenas Syahrial Loetan menyebutkan, pendapatan per kapita ditargetkan mencapai 6.000 dollar AS pada tahun 2025 atau meningkat 4.700 dollar AS dari posisi sekarang. Perbaikan itu diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Pertanian diharapkan akan menjadi penyerap tenaga kerja paling banyak sehingga pedesaan menjadi fokus utama. Komoditas pilihannya adalah yang bernilai ekonomi, seperti minyak kelapa sawit, bukan komoditas yang bernilai politis, seperti beras. Produksi beras tetap ditingkatkan, namun diversifikasi pangan terus dilakukan,” ujarnya.

Menurut Syahrial, target perekonomian tahun 2025 adalah menempatkan Indonesia di atas Malaysia dan di bawah Korea Selatan. “Posisi sekarang, kita masih berada di bawah Malaysia,” ucapnya.

Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ishartanto, mengatakan, Indonesia sangat tertinggal dalam membangun sektor kelautan, mulai dari aspek perikanan hingga pertambangan lepas pantai. Padahal, 70 persen perdagangan dunia telah beralih dari kawasan Atlantik ke Asia Pasifik.

“Sekitar 75 persen barang yang diperdagangkan di Asia Pasifik diangkut melalui laut. Nilai barang yang diangkut di kawasan Asia Pasifik sudah mencapai 130 miliar dollar AS per tahun. Indonesia menjadi kawasan perlintasan yang sangat penting karena banyak kapal pengangkut barang yang melalui Selat Lombok atau Selat Makassar setiap hari, sementara kita hanya menjadi penonton,” katanya.
from http://www.perbendaharaan.go.id

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: