Membubarkan CGI Langkah Berani

(Jakarta – Sinar Harapan) Mantan Menko Perekonomian semasa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, menilai positif langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membubarkan Consultative Group on Indonesia (CGI). “Saya sebagai mantan Menteri Perekonomian dan Keuangan menilai langkah yg diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan pembubaran konsorsium CGI merupakan langkah berani dan mudah-mudahanan menjadi titik awal dari kemandirian Indonesia dalam merumuskan kebijakan ekonomi,” kata Rizal Ramli kepada SH, Kamis (25/1).

Presiden Yudhoyono, usai menerima Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) Rodrigo de Rato, mengatakan kepada para wartawan di Istana dia akan membubarkan CGI pada 2007 ini demi menciptakan kemandirian ekonomi. “Saya memandang perlu mengakhiri format yang kita sebut dengan forum CGI, tahun lalu sudah mulai diadakan pergeseran dan tahun 2007 ini saya nyatakan tidak perlu lagi ada forum CGI. Indonesia menyampaikan rencana pembangunannya kemudian dibahas, dicermati kadang-kadang, dikomentari dan lainnya. Kita sudah bisa mengatasi semua itu tanpa harus ada pelibatan bantuan forum CGI,” kata Presiden. Dalam kesempatan bersama wartawan, Rodrigo de Rato mengatakan bahwa masalah itu tidak dibahas ketika dia bertemu Presiden, dan itu terserah kepada pemerintah Indonesia. “Kami bukan bagian dari CGI, kami tidak terlibat langsung. Jadi keputusan membubarkan CGI tergantung kepada pemerintah Indonesia,” kata Stephen Schwartz, IMF Senior Resident Representative di Indonesia, yang menyertai de Rato.

CGI adalah sebuah konsorsium 18 negara dan 13 lembaga donor yang selama ini membantu memberi pinjaman kepada Indonesia. Termasuk di situ negara-negara besar seperti AS dan Jepang maupun lembaga-lembaga seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dll. IMF sendiri bukan anggota CGI.

Tak Lebih Kartel

Menurut Rizal Ramli, sejak awal Orde Baru, konsorsium kreditor dalan bentuk IGGI dan kemudian CGI memainkan peranan menentukan dalam kebijakan ekonomi Indonesia. ”Dalam praktiknya konsorsium ini bertindak sebagai kartel dan secara beramai-ramai menekan Indonesia untuk menjalankan kebijakan ekonomi yang pro-kreditor, tetapi belum tentu pro kepentingan rakyat Indonesia,” katanya. Dia mencontohkan, ada negara donor hanya meminjamkan US$ 100 juta, tetapi memberikan persyaratan yang sangat menekan Indonesia, bahkan forum CGI sering dijadikan ajang untuk memaksa Indonesia membeli barang-barang modal asal negara kreditor.

Soeharto ketika itu membubarkan IGGI karena Belanda terlalu dominan mengontrol IGGI. Kemudian dibentuk CGI yang sayangnya dipimpin oleh Bank Dunia dan tempat pertemuannya dipindahkan dari Belanda ke Tokyo. Dalam forum CGI peranan Bank Dunia sangat dominan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia. Sering terjadi, pinjaman yang dikoordinasikan Bank Dunia tersebut mewajibkan Indonesia membuat undang-undang dan peraturan pemerintah yang sesuai dengan kepentingan kreditor.

Rizal menilai sistem dan mekanisme ketergantungan kepada Bank Dunia dan kreditor itulah yang menyebabkan Indonesia tidak pernah bisa menjadi negara macan di Asia selama 40 tahun. Negara-negara Asia Timur yang sukses seperti China, Malaysia, Korea, Jepang tidak mau kebijakan ekonominya didikte oleh Bank Dunia ataupun kreditor walaupun mereka bersikap akomodatif dalam politik luar negeri.

“Indonesia dan Filipina adalah contoh dua negara di Asia yang kebijakan ekonominya ‘manut’ terhadap arahan IMF dan Bank Dunia, dan keduanya tidak bisa menjadi negara besar dalam perekonomian di Asia,” katanya.

Berhenti Berutang

Kepada IMF pun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pemerintah Indonesia tidak berpikir dan tidak berencana berutang lagi kepada Dana Moneter Internasional/International Monetary Fund (IMF). “Kita tidak berpikir dan tidak berencana berutang lagi kepada IMF ataupun lembaga-lembaga lain. Justru kita mulai mengurangi utang kita,” kata Presiden.

Kunjungan Managing Director IMF Rodrigo de Rato ke Indonesia, kata Presiden, tiada lain hanya untuk memberikan apresiasi kepada Indonesia atas pelunasan utang IMF yang sudah selesai tahun 2006 yang lalu yang seharusnya jatuh temponya tahun 2010. “Kita sejak sekarang ini mitra setara IMF, berbeda dengan hubungan Indonesia-IMF sejak tahun 1997 hingga sebelum pelunasan utang itu. Ini berarti pula bahwa anggaran untuk pembangunan kita yang dulu ada istilah Letter of Intens dengan IMF dan kemudian ada Post Program Monitoring, sekarang tidak ada lagi,” lanjutnya.

Rodrigo de Rato pun mengungkapkan rasa puasnya dengan kemajuan yang dicapai Indonesia. “Tahun 2003 program kerja sama dengan IMF berakhir, dan hasilnya sangat baik bagi ekonomi makro. Dan sejak itu pun, hubungan kami dengan pemerintah Indonesia tetap baik,” katanya. Dia pun menilai bila Indonesia telah melunasi utangnya ke IMF, dan tidak membutuhkan pinjaman lagi, maka memang tidak perlu diberi pinjaman. (oleh : eddy lahengko)

from : http://www.perbendaharaan.go.id

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: